Image of Kekosongan Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Periode 2019-2024

SKRIPSI HTN

Kekosongan Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Periode 2019-2024

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak segera diisi oleh Presiden, meski mekanisme pemberhentian dan penggantian telah diatur secara normatif dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengganggu stabilitas kelembagaan KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika kekuasaan antarlembaga negara yang memengaruhi proses pengisian jabatan pimpinan KPK serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan politik yang menyebabkan terjadinya kebuntuan tersebut.

Ketersediaan
26SK2613057.00Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 26.057 AHM k
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xix, 121 hlm, 24 cm; Bibliografi:122-127
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
353.460 959 8
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pemberantasan Korupsi
Kepastian Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi
Kekosongan Jabatan
Pemisahan Kekuasaan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar