Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024 menolak permohonan yang diajukan untuk mengakui keberadaan blank vote atau suara kosong dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasa…
Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai akibat hukum dari pencabutan Ketetapan MPR dan…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak segera diisi oleh Presiden, meski mekanisme pemberhentian dan penggantian tel…
Penelitian ini membahas mengenai politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditinjau dari konsep negara kesejahteraan (welfare state). Pen…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 muncul sebagai respon atas permohonan sejumlah kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2020 yang merasa dirugikan oleh Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9…
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis telah menimbulkan perdebatan mengenai pemanfaatan ganja untuk keperluan pengobatan. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nark…
Permasalahan hukum yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024 berakar pada pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telntang…