SKRIPSI HTN
Penafsiran Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII-2024
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024 menolak permohonan yang diajukan untuk mengakui keberadaan blank vote atau suara kosong dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon. Permohonan tersebut pada dasarnya menginginkan agar masyarakat diberikan ruang formal untuk menolak seluruh pasangan calon yang tersedia, sebagai bagian dari hak konstitusional dan kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum hakim dalam putusan tersebut serta menelaah akibat hukumnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
| 26SK2613030.00 | SK HTN 26.030 ALF p | My Library (Lantai 3, R. Local Content) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain