Image of Kekosongan Hukum Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

SKRIPSI HTN

Kekosongan Hukum Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai akibat hukum dari pencabutan Ketetapan MPR dan formulasi penanganan kekosongan hukum mekanisme pencabutan Ketetapan MPR Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari pencabutan Ketetapan MPR dan formulasi penanganan kekosongan hukum mekanisme pencabutan Ketetapan MPR. Penelitian ini mengunakan metode doktrinal (normatif) atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, produk hukum serta beberapa doktrin yang berasal dari pengembangan ilmu hukum, penelitian ini mengabungkan berbagai teori, gagasan, dan prinsip hukum.

Ketersediaan
26SK2613026.00SK HTN 26.026 RAC kMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 26.026 RAC k
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xxii, 128 hlm, 24 cm; Bibliografi: 120-126
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
328.598
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Penanganan
Akibat Hukum
Kekosongan Hukum
Pencabutan Tap MPR
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar