SKRIPSI HTN

Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024

---

Permasalahan hukum yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024 berakar pada pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telntang Komisi Pelmbelrantasan Korupsi yang mensyaratkan usia minimal 50 tahun bagi calon pimpinan KPK. Para pemohon, yang merupakan mantan pegawai KPK, berpendapat bahwa syarat tersebut melanggar hak konstitusional warga negara atas kesetaraan di hadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam jabatan publik sebagaimana dijamin UUD 1945. Penelitian ini mengkaji bagaimana penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dan apa akibat hukumnya terhadap prinsip keadilan serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

---

Ketersediaan

26SK2613014.00

SK HTN 26.014 SEP p

My Library (Lantai 3, R. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 26.014 SEP p

Penerbit

Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025

Deskripsi Fisik

xiv, 94 hlm, 24 cm; Bibliografi: 91-94

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

342.598

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Penafsiran Hukum
Pemberantasan Korupsi
putusan mahkamah konstitusi
Restriktif
Ekstensif

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Septian Andreana (1519093)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar