Image of Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/Puu-Xviii/2020 Tentang Legalisasi Ganja Medis Perspektif Hukum Progresif Di Indonesia

SKRIPSI HTN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/Puu-Xviii/2020 Tentang Legalisasi Ganja Medis Perspektif Hukum Progresif Di Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis telah menimbulkan perdebatan mengenai pemanfaatan ganja untuk keperluan pengobatan. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas melarang penggunaan ganja untuk kepentingan medis, sehingga menimbulkan benturan antara kepastian hukum dengan hak konstitusional warga negara atas kesehatan. Berdasarkan kondisi tersebut, enam pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diputus melalui Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta meninjau akibat hukumnya terhadap kebijakan legalisasi ganja medis di Indonesia, dilihat dari perspektif Hukum Progresif.

Ketersediaan
26SK2613013.00SK HTN 26.013 AKM pMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 26.013 AKM p
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xiv, 98 hlm, 24 cm; Bibliografi: 92-97
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
344. 041 6
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Hukum Progresif
putusan mahkamah konstitusi
Legalisasi
Hak Atas Kesehatan
Ganja Medis
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar