Image of Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020

SKRIPSI HTN

Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 muncul sebagai respon atas permohonan sejumlah kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2020 yang merasa dirugikan oleh Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Pasal tersebut dianggap mengurangi masa jabatan kepala daerah yang seharusnya lima tahun penuh, karena harus berakhir pada tahun 2024 untuk menyesuaikan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak Nasional. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai makna masa jabatan kepala daerah dalam konteks kesetaraan hak konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta menelaah akibat hukum dari Putusan Nomor 27/PUU-XXII/2024.

Ketersediaan
26SK2613012.00SK HTN 26.012 ZID pMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 26.012 ZID p
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xvi, 177 hlm, 24 cm; Bibliografi: 62-64
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
342.07
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
pemilihan umum
Penafsiran Hukum
putusan mahkamah konstitusi
Kepala Daerah
Masa Jabatan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar