Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penetapan Sentra Gukkumdu Kabupaten Pemalang tentang Praktik Politik Uang dalam Pilkada Tahun 2020

Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penetapan Sentra Gukkumdu Kabupaten Pemalang tentang Praktik Politik Uang dalam Pilkada Tahun 2020

Dhea Ezambera Alyandhani (1517031) - Nama Orang; Abdul Hamid, M.A - Nama Orang;

Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini Pertama: Mengapa keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Pemalang terkait dugaan praktik politik uang dalam pilkada 2020, Kedua: Bagaimana akibat hukumnya jika terjadi keterbukaan informasi publik Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan sebagainya. Penelitian ini mendasar dari usaha mengungkapkan dan mengubah formal data lapangan dalam bentuk narasi verbal (kata-kata), yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya perbedaan antara pelayanan ataupun penyambutan terhadap seseorang sebagai tamu, yang mempunyai hak pada pelayanan terhadap seseorang sebagai pemohon informasi yang harus melalui prosedur. Meminta komisi informasi menghitamkan informasi yang dikecualikan atau informasi pribadi. Hal itu merupakan wewenang dari Bawaslu Kabupaten Pemalang yang hanya memberikan petunjuk. Misalnya informasinya tidak diperintahkan UU untuk dibuka ke publik. Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan pelanggaran terhadap Keterbukaan Informasi Publik terkait politik uang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 17 huruf j berbunyi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang dan Ketentuan Pidana pada Pasal 54 pada ayat 1 dan 2


Ketersediaan
22SK2213008.00SK HTN 22.008 ALY kMy Library (Lantai 3, Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 22.008 ALY k
Penerbit
Pekalongan : Jurusan S-1 Hukum Tata Negara Fasya IAIN Pekalongan., 2022
Deskripsi Fisik
xvi, 73 hlm., 30 cm; Bibliografi: 74-76
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
324.7
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
PolitikUang
Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Keterbukaan Informasi Politik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Dhea Ezambera Alyandhani (1517031)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik