Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hakim menafsirkan “alasan sangat mendesak” dalam putusan dispensasi kawin serta menilai akibat hukum yang timbul ketika permohonan dikabulkan t…
Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan…
Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi perkawinan yang diwajibkan oleh hukum untuk pencatatan perkawinan, khususnya terkait dokumen yang tidak valid. …
Putusan MK nomor 102/PUU-XXI-/2023 mengajukan pokok permohonan yaitu memohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu meng…