Pembaharuan Hukum di Era Digital

Edisi

Ed. Pertama, Cetakan Ke-1

ISBN/ISSN

978-623-376-649-4

Deskripsi Fisik

x, 106 hlm., 24 cm; Bibliografi: hlm. 103-105

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340.3 NUG p

Tafsir Konsep Ekonomi Rakyat Gus Dur

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

978-623-134-507-3

Deskripsi Fisik

xx.,268 hlm.,21 cm.;Bibliografi : hlm.231-259

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 2X6.3385 ARI t

Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-422-047-1

Deskripsi Fisik

xxii, 291 hlm., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

321.809598

Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pekalongan Pada Pemil…

Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai regulasi di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 te…

Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 1…

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 diterbitkan pemerintah pada tahun 2020. Perpres tersebut berisi mengenai pembubaran 10 lembaga non struktural. Dikeluarkannya perpres ini merupakan…

Soeharto 1998

Edisi

cet. 1

ISBN/ISSN

979-561-395-2

Deskripsi Fisik

128 hal.; 18 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

920 HUS s

Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 104/PUU-XXI/2023…

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 104/PPU-XXI/2023 mengenai adanya permohonan mengenai peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Pemilu pasal 169 huruh q dan n yang menurut pemo…

Hukum Pemilu

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

978-623-6716-23-6

Deskripsi Fisik

x, 110 hlm., 23 cm; Bibliografi: hlm. 101-107

Judul Seri

-

No. Panggil

342.07 MOH h

Pembatasan Masa Jabatan Presiden (Analisis Perbandingan Hukum Republik Indone…

Pembatasan periode jabatan Presiden Republik Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pemegang jabatan kekuasaan yang terus menerus yang akan menjadi sumber keabsolutan dan pe…

Penafsiran Hukum Di Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023

Putusan MK nomor 102/PUU-XXI-/2023 mengajukan pokok permohonan yaitu memohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu meng…