Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024 menolak permohonan yang diajukan untuk mengakui keberadaan blank vote atau suara kosong dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasa…
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah putusan DKPP tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, serta meni…
Permasalahan fragmentasi partai politik dan ketidakstabilan pemerintahan pada sistem multipartai di Indonesia memicu penerapan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Sejak diberlakukan 2,…
Rekapitulasi suara merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang harus dilaksanakan sesuai batas waktu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Namun, dalam praktiknya di Ka…
Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang. Latar belakang penelitian didasari oleh peningkatan jumlah pe…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kerja sama antar lembaga dalam penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu 2024 di Kabupaten Batang melalui mekanisme collaborative governa…
Pemilihan umum merupakan cerminan partisipasi rakyat dalam demokrasi, termasuk dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Namun, tidak semua warga dapat berpartisipasi secara setara, sala…
Permasalahan pencalonan seorang menteri sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang mengubah ketentuan pada pasal 170 ayat (1) Un…