Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 menjadi titik penting dalam perdebatan mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Latar b…
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebuah perkara yang terdaftar dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 4/PUU-VII/2009 pada tanggal 24 Maret 2009. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 ini mengatur t…
Berkaitan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 12/PUU-XXI/2023 terkait dengan persyaratan mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD yang dalam hal ini hakim meng…
Penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 putusan tersebut membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengabaikan masa jeda 5 tahun b…
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus perkara nomor 87/PUU-XX/2022 mengenai pengujian materiil Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penafsiran Hakim …
Permasalahan hak politik yang dimiliki oleh mantan narapidana muncul setelah ditetapkannya PKPU No. 10 Tahun 2023 dan PKPU No. 11 Tahun 2023 yang mana menentukan bagi mantan terpidana yang akan men…
Latar belakang masalah penelitian ini menjelaskan bahwa masalah interaksi sosial di Rutan Kelas IIB Pemalang menjadi suatu hal yang kadang masih terjadi di antara narapidana. Hal ini disebabkan ole…
Seorang yang berstatus narapidana ada yang mengalami kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga. Mulai dari yang menjalani beberapa bulan saja hingga bertahun-tahun lamanya. Pemenuhan nafkah lahir…
Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga ditinjau dari Maqashid Al-Syari’ah (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam…