Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 muncul sebagai respon atas permohonan sejumlah kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2020 yang merasa dirugikan oleh Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9…
Peraturan perubahan masa jabatan pimpinan KPK adalah bagian kewenagan dari pembentuk undang-undang, namun dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ke…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengabulkan permohonan Nurul Ghufron menimbulkan perdebatan hukum, terutama terkait penerapan asas retroaktif dalam sistem hukum Indonesia. Pu…
perpanjangan jabatan menghasilkan perubahan masa jabatan kepala desa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memuat norma periode masa jabatan kepala desa menjadi 2 periode dengan masa jabatan set…
Penelitian ini mengkaji tentang putusan MK yang terindikasi melanggar atau mengesampingkan asas nemo judex in causa sua. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis asas nemo jud…
Pembatasan periode jabatan Presiden Republik Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pemegang jabatan kekuasaan yang terus menerus yang akan menjadi sumber keabsolutan dan pe…
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan Nomor 15/PUU-XXI/2023 pada tanggal 9 Maret 2023. Putusan tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tah…
Penelitian ini membahas tentang Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-XXI/2023 tentang Permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-undang Nomor…