Penafsiran Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII-2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024 menolak permohonan yang diajukan untuk mengakui keberadaan blank vote atau suara kosong dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasa…

Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 …

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 muncul sebagai respon atas permohonan sejumlah kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2020 yang merasa dirugikan oleh Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9…

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/Puu-Xviii/2020 Tentang Legalisasi Ganja…

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis telah menimbulkan perdebatan mengenai pemanfaatan ganja untuk keperluan pengobatan. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nark…

Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024

Permasalahan hukum yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024 berakar pada pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telntang…

Tinjauan Maslahat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Menteri Sebag…

Permasalahan pencalonan seorang menteri sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang mengubah ketentuan pada pasal 170 ayat (1) Un…

Benturan Asas Ius Curia Novit dan Asas Nemo Judex in Causa Sua Dalam Putusan …

Penelitian ini membahas benturan Asas Ius Curia Novit dan Asas Nemo Judex In Causa Sua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVII…

Inkonstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan U…

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tidak merujuk sesuai dengan prosedur dalam pasal 23 pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yang dilakukan berdasark…

Memahami Hukum Konstitusi Indonesia

Edisi

Ed. 1, Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-425-304-2

Deskripsi Fisik

x, 160 hlm., 23 cm., Bibliografi: hlm. 153-157

Judul Seri

-

No. Panggil

342.009 598 BUS m

Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik d…

Negara Indonesia dan Türkiye merupakan dua negara yang menganut sistem demokrasi dengan lembaga Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyelesaikan pembubaran partai politik. Partai politik diatur da…

Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Berkaitan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 12/PUU-XXI/2023 terkait dengan persyaratan mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD yang dalam hal ini hakim meng…