Penelitian ini membahas fungsi anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan fokus pada ka…
Pasca disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara No 3 Tahun 2022 diundangkan pada 15 Februari 2022, Pemindahan Ibukota Negara Baru (IKNB) menimbulkan beberapa permasalahan hukum, terutama dari sisi …
Adanya bangunan liar di Kabupaten Pekalongan yang memiliki dampak pada ketertiban dan kenyamanan masyarakat sehingga perlu upaya penegakan hukum terhadap bangunan liar. Penelitian ini bertujuan unt…
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana politik hukum dan akibat politik hukum pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi aka…
Penelitian ini di latarbelakangi oleh keluhan masyarakat mengenai pendaftaran haji dan umrah melalui website begitupun pengumpulan berkasnya, tetapi adapula pengumpulan berkas yang mengharuskan dat…
Penelitian ini membahas tentang Kewenangan Fungsi Legislasi Pada Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Setelah adanya Amandemen terhadap UUD 1945, mengakibatkan perubahan desai…
Penelitian ini mengkaji konsep pemerintah otorita sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Pemerintah otorita dirancang untuk memiliki peran dan kewenangan khusus dalam p…
Kelahiran Badan Penasihatanan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga adalah perwujudan dari rasa tanggung jawab umat Islam untuk mengatasi konfli…