Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, Ormas sebagai badan hukum publik yang memainkan peran strategis dalam mewakili aspira…
Penelitian ini membahas tentang kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca cerai talak, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt.G/2025/PA.Bwi. Kasus tersebut m…
Negara Indonesia dan Türkiye merupakan dua negara yang menganut sistem demokrasi dengan lembaga Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyelesaikan pembubaran partai politik. Partai politik diatur da…
Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran pemilu kerap terjadi dan berpotensi mencederai as…
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dalam penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum serta menawarkan solusi berbasis prinsip tata kelola pemerintahan yang bai…
Penelitian ini membahas tentang kewenangan kepolisian dalam melakukan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor pelanggar lalu lintas. Selain itu permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini juga terka…
Penelitian ini akan membahas tentang hak angket yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per…
Penelitian ini membahas tentang konflik norma dari Surat Edaran No. 821/5492/SJ yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri atas Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2009. Dimana hal ini membahas me…
Penelitian ini membahas perbandingan kewenangan pengawasan dan akibat hukum dari tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia. Penelitian menggunakan pendekatan doktri…