Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak segera diisi oleh Presiden, meski mekanisme pemberhentian dan penggantian tel…
Penelitian ini menganalisis kepastian hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilih…
Permasalahan pencalonan seorang menteri sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang mengubah ketentuan pada pasal 170 ayat (1) Un…
Dalam hukum perdata Indonesia, Asas Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium membatasi kewenangan hakim agar tidak memutus perkara melebihi tuntutan para pihak. Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HI…
Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang lazim digunakan dalam kontrak pembiayaan, termasuk pada lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT B…
Penelitian ini membahas implikasi hukum dari keputusan hakim yang menolak gugatan. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif dan analisis preskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan, Kasus …
Penelitian ini membahas analisis atas PKPU Nomor 3 Tahun 2024 terkait dengan kontestasi Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat, khususnya dalam kasus keterlibatan Irman Gusman sebagai …
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang secara khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks hukum, LKMS diatur …
Fintech lending syariah yang sekarang mengalami perkembangan di Indonesia nyatanya belum memiliki regulasi yang mengatur secara rinci untuk operasional penyelenggaraannya. Ketiadaan regulasi terseb…
Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. D…