Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXII/2024 menolak permohonan yang diajukan untuk mengakui keberadaan blank vote atau suara kosong dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasa…
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah putusan DKPP tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, serta meni…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang memberikan hak kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa…
Pembangunan jalan tol sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur nasional bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pengadaan ta…
Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai akibat hukum dari pencabutan Ketetapan MPR dan…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak segera diisi oleh Presiden, meski mekanisme pemberhentian dan penggantian tel…
Penelitian ini membahas mengenai politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditinjau dari konsep negara kesejahteraan (welfare state). Pen…
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap sistem pengupahan di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 …
Perubahan kebijakan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pekalongan melalui Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan regulasi di tingkat pusat, yakni Perat…
Rekapitulasi suara merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang harus dilaksanakan sesuai batas waktu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Namun, dalam praktiknya di Ka…