Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa tata usaha negara lingkungan hidup terkait penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang …
Dari banyaknya cerai gugat di Pengadilan Agama Pemalang pihak istri rata-rata tidak mengajukan gugatan yang dibarengi dengan hak-hak mereka. Hakim Pengadilan Agama Pemalang tidak mencantumkan hak i…
Pernikahan dalam Islam mewajibkan adanya wali sebagai salah satu rukun sahnya akad nikah. Namun, dalam praktiknya sering dijumpai kendala ketika wali nasab tidak dapat hadir atau tidak mampu member…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama meskipun tidak terdapat alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2…
Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya ketentuan hukum yang belum secara tegas mengatur besaran nafkah iddah dan mut’ah pasca perceraian, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.…
Poligami sebagai praktik yang diperbolehkan dalam hukum Islam kerap menimbulkan perdebatan, terutama terkait aspek keadilan dan posisi perempuan dalam keluarga. Dalam konteks hukum Indonesia, pelak…
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tidak merujuk sesuai dengan prosedur dalam pasal 23 pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yang dilakukan berdasark…
Dalam hukum perdata Indonesia, Asas Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium membatasi kewenangan hakim agar tidak memutus perkara melebihi tuntutan para pihak. Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HI…
Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Pemalang yang menjalani hubungan jarak jauh Long Dis…
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta bersama yaitu seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam pembagian harta bersama Undang-Undang memberikan kebebasan k…