Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa tata usaha negara lingkungan hidup terkait penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik norma antara jaminan kebebasan berkesenian dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi membatasi kebebasan tersebut. S…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang memberikan hak kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa…
Pembangunan jalan tol sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur nasional bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pengadaan ta…
Latar belakang penelitian berawal dari pentingnya pemenuhan hak fasilitas kesehatan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan sebagai rumah…
Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai akibat hukum dari pencabutan Ketetapan MPR dan…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak segera diisi oleh Presiden, meski mekanisme pemberhentian dan penggantian tel…
Penelitian ini membahas mengenai politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditinjau dari konsep negara kesejahteraan (welfare state). Pen…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan sistem merit dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pemalang tahun 2021 dan akibat hukum tidak ditegakannya sistem merit dalam…
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap sistem pengupahan di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 …