Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus perkara nomor 87/PUU-XX/2022 mengenai pengujian materiil Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penafsiran Hakim …
Keterwakilan kaum perempuan pada lembaga penyelenggara pemilu telah secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu, baik sejak UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, mau…
Penelitian ini membahas tentang Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-XXI/2023 tentang Permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-undang Nomor…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 merupakan pegujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 4…
Pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi rakyat berhubungan dengan struktur kewilayahan. Pemilu dilaksanakan dalam tingkat nasional, propinsi maupun daerah otonom Kabupaten. Kewenangan Mahkamah A…
Dua hal yang patut disyukuri oleh warganet Indonesia adalah sistem demokrasi yang dirasakan sampai saat ini, antara lain kebebasa beropini dan berekspresi, memilih calon pemimpin secara langsung, s…