Pengantar Hukum Partai Politik dan Pemilu

Edisi

Cetakan 1

ISBN/ISSN

978-623-6226-60-5

Deskripsi Fisik

x, 180 hlm., 22 cm; Bibliografi: hlm. 171-178

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 MUH p

Ormas dan Partai Politik Islam di Indonesia

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

978-623-02-4727-9

Deskripsi Fisik

xvi, 356 hlm., 25 cm; Bibliografi: hlm. 353-354

Judul Seri

-

No. Panggil

2X6.62 SYU o

Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023

Penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang pindah partai polit…

Konflik Norma Pengurus Partai Politik Dalam Pencalonan Dewan Perwakilan Daera…

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Re…

Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 merupakan pegujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 4…

Gus Yaqut: Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia

Edisi

Cetakan 1

ISBN/ISSN

978-623-5378-22-0

Deskripsi Fisik

xvii, 486 hlm., 23 cm; Bibliografi: hlm. 467-485

Judul Seri

-

No. Panggil

923.2 GUS

Pers dan Pergerakan (Membaca Sikap Politik Surat Kabar Fadjar Asia 1927-1930)

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

978-623-8211-46-3

Deskripsi Fisik

iv, 106 hlm., 23 cm; Bibliografi: hlm. 88-94

Judul Seri

-

No. Panggil

072.172 ARD p

Pergolakan Partai Politik Islam Dalam Perebutan Kekuasaan Studi Atas Peta Kek…

Edisi

Tidak Tercantum

ISBN/ISSN

Tidak Tercantum

Deskripsi Fisik

45 hlm., 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

2X6.62 MAK p

Memahami Ilmu Politik

Edisi

Cetakan 10

ISBN/ISSN

9789790810808

Deskripsi Fisik

xii, 331 hlm., 24 cm; Bibliografi: hlm. 321-330

Judul Seri

-

No. Panggil

320.1 RAM m

Hak Warga Negara dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik Perspektif Demokrasi

Kewenangan pembubaran partai politik diatur dalam UU Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana berkaitan dengan pemegang legal standing untuk pengusulan pembubaran partai politik yang…