Image of Darurat Sebagai Syarat Dalam Poligami Menurut Al-Maraghi Dan Relevansinya Dengan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

SKRIPSI HKI

Darurat Sebagai Syarat Dalam Poligami Menurut Al-Maraghi Dan Relevansinya Dengan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dari sekian banyak pendapat ulama mengenai poligami Ahmad Musthafa al-Maraghi muncul dengan pandangan lain, Menurutnya, poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Bolehnya poligami menurut beliau dalam kondisi yang sangat darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Dimana darurat adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia kuatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Dengan keadaan darurat poligami dilakukan untuk jalan kemaslahatan agar terhindar dari hal-hal yang lebih menyimpang dari norma Agama. Di Indonesia poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 3 sampai 5. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Hakim hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan berpoligami jika memenuhi syarat-syarat poligami yang tercantum dalam Undang-undang.
Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini menggunakan sifat analisis preskriptif, dimana sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keadaan darurat yang dimaksud Al-Maraghi adalah kondisi-kondisi dimana poligami dilakukan untuk jalan kemaslahatan : 1. Bila seorang suami beristrikan seorang wanita mandul 2. Bila istri telah mencapai masa menopause kemudian sang suami berkeinginan mempunyai anak lagi 3. Bila sang suami tidak cukup hanya mempunyai seorang istri karena, istri sakit atau mengidap kelainan demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina). Kemudian relevansinya dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terletak pada pasal 4 ayat 2 bahwa Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Keduanya bermaksud mempersulit dan memperketat syarat poligami di mana tujuan yang ingin dicapai adalah poligami menjadi jalan kemaslahatan.

Ketersediaan
18SK1811054.00SK HKI 18.054 KUS dMy Library (lantai 3, Karya Ilmiah)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HKI 18.054 KUS d
Penerbit
Pekalongan : Jurusan S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xii, 77 hlm., 21X30 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
2X4.315
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
al-maraghi
Munakahat - Poligami
Undang - Undang No.1 Tahun 1974
Info Detail Spesifik
Bibliografi : hlm. 78 - 80
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar