Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title

SKRIPSI HKI

Penetapan Uang Pesangon sebagai Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-150 / MEN / 2000)

Lanifah Zubaidah - Nama Orang; Drs. Makrum Kholil, M.Ag - Nama Orang;

Perkara yang menjadi momok dalam dunia ketenagakerjaan adalah pemutusan hubungan kerja(PHK). Bila PHK datang dari pihak pekerja secara sukarela atau karena putusan hukum, maka dipastikan tidak begitu berat dampaknya. Tetapi bila PHK datangnya dari pihak pengusaha sudah pasti akan menimbulkan berbagai gejolak, karena para pekerja mempunyai tanggungan untuk keluarganya. Sebenarnya pengusaha tidak bisa disalahkan seratus persen, bila usaha yang dijalankan mengalami kegagalan dan harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Tetapi mereka juga seharusnya mempunyai kewajiban untuk memberikan pesangon sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-150 / Men / 2000 yang didalamnya mengatur mengenai hak-hak yang harus diperoleh para pekerja. Penelitian ini mengkaji bagaimana prosedur penetapan uang pesangon menurut Keputusan Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP-150/MEN/2000, dan bagaiman eksistensi keputusan menteri tersebut dalam menyelesaikan persoalan kerja kaitannya dengan penentuan uang pesangon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau libarary research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang penguasaha yang akan melakukan PHK harus memperoleh ijin dari panitia daerah untuk perorangan dan ijin dari panitia pusat untuk yang bersifat massal. Pengajuan dilakukan secara tertulis diatas kertas bermaterai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Keberadaan KEPMEN Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/2000, merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap nasib pekerja dan keluarganya, sehingga dengan dengan adanya ketetapan uang pesangon yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja, pihak pengusaha tidak akan berlaku sewenang-wenang. KEPMEN tersebut sebagai jembatan penghubug antara pengusaha dan pekerja dalam pemberian uang pesangon yang merupakan jhak pekerja dan kewajiban pengusaha yang harus dipenuhi.


Ketersediaan
09TD099020.00SK 344.01 ZUB p C.0Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
344.01 ZUB p
Penerbit
Pekalongan : Jurusan Syariah- Prodi S-1 Al Ahwal Al Syakhsiyyah - STAIN PEKALONGAN., 2005
Deskripsi Fisik
xi, 67 hal.; 30 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
344.01
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Tenaga Kerja -PHK
Info Detail Spesifik
Bibliografi : 64
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik