Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title

SKRIPSI HKI

Ijin Poligami bagi PNS (Analisis Terhadap PP No. 10 1983 Jo PP No. 45/1990)

MUCHIDIN - Nama Orang; Drs. Asmuni Hayat dan M. Hasan - Nama Orang;

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah menjadi dasar dari susunan masyarakat. Namun adakalanya perkawinan gagal sehingga mengakibatkan perceraian. Poligami adalah suatu bentuk perkawinan yang diperbolehkan oleh mayoritas agama-agama di dunia termasuk Islam. Poligami dapat dilakukan oleh siapapun dengan ketentuan telah memenuhi kriteria tertentu. bagi PNS maka institusi perkawinan mereka diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat. Namum mereka adalah manusia biasa kadang mempunyai masalah. Dimana poligami adalah alternatif darurat yang bisa dilalui mereka, tetapi pemerintah menetapkan aturan tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan antara peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 yang berkaitan dngan izin poligami bagi PNS, bagiamana kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan peraturan pemerintah no 45 tahun 1990 yang berkaitan dengan izin pologami bagi PNS. Penelitian ini menggunakan pendektan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam PP no 10 tahun 1983 dengan PP no. 45 tahun 1990. Perbedaan itu menyangkut boleh tidaknya PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat bagi PNS laki-laki, penyebutan spesifikasi istri yang minta diceraikan yang masih berhak atas bagian gaji dari bekas suaminya. Kelemahan-kelemahan dalam PP tersebut diantaranya ketentuan meminta izin kepada pejabat, namun tidak menjelaskan bagaimana ketentuan yang sama bagi pejabat tersebut. Pelarangan PNS wanita untuk dipoligami yang berbenturan dengan hukum Islam yang dianut mayaoritas penduduk Indonesia.


Ketersediaan
08TD089009.00SK 2X4.315 MUC i C.0My LibraryTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2X4.315 MUC i
Penerbit
Pekalongan : Jurusan Syariah- Prodi S-1 Al Ahwal Al Syakhshiyyah- STAIN Pekalongan., 2007
Deskripsi Fisik
xii, 63 hal.; 30 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
2X4.315
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Poligami
Info Detail Spesifik
Bibliografi : 61
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik