SKRIPSI HKI

Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Bidang Perbankan Syariah (Telaah pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

---

Penelitian ini dilatarbelakang, Pengadilan Agama mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Dalam penelitian ini membahas tentang kewenangan PA dalam UU tersebut, bagaimana kedudukan perbankan syariah dalam UU no 3 tahun 2006 dan bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bidang perbankan syariah menurut UU no. 3 tahun 2006. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 menjadi UU no.3 tahun 2006 yaitu faktor sosiologis, filosofis, dan yuridis; kewenangan PA dalam UU nomor 3 tahun 2006 adalah memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam; posisi PA merupakan lembaga penyelesaian sengketa bidang perbankan syariah yang berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam praktik perbankan syariah, kecuali apabila pihak yang berakad menyatakan suatu klausul mengenai dilibatkannya Basyarnas dalam penyelesaian dengketa. Putusan PA bersifat mengikat, memiliki kekuatan bukti dan memiliki kekuatan eksekusi.

---

Ketersediaan

08TD089006.00

SK 2X4.6 ATM k C.0

My Library

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2X4.6 ATM k

Penerbit

Pekalongan : Jurusan Syariah- Prodi S-1 Al Ahwal Al Syakhshiyyah- STAIN Pekalongan., 2007

Deskripsi Fisik

x, 69 hal.; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

2X4.6

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Peradilan Agama

Info Detail Spesifik

Bibliografi : 67

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar