SKRIPSI HKI

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung RI Sebagai Dasar Hukum Dalam Memutus Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama

---

Hasil penelitian ini adalah 1] Mahkamah Agung memiliki fungsi kewenangan itu antara lain : fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, sengketa mengadili dan perampasan, fungsi menguji peraturan perundang-undangan , yaitu untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi ; fungsi pengaturan, yaitu mengisi kekosongan hukum ; fungsi membina dan mengawasi Peradilan dan Hakim di bawahnya serta mengawasi Notaris dan Penasihat Hukum ; fungsi memberi nasehat hukum kepada Presiden dalam pemberian dan penolakan grasi dan rehabilitasi serta memberi pertimbangan hukum ke Lembaga Tingi Negara lainnya ; fungsi administratif, yaitu mengelola administrasi, keuangan dan organisasi itu sendiri. 2] Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar hukum dalam memutus perkara dalam Lingkungan Peradilan Agama sebagaimana pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ialah menempati posisi pada peraturan perundangan yang lainnya, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang bersifat pelengkap < Complementary > dan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum.

---

Ketersediaan

12SK12.023.00

SK AS12.023 BAR k C.0

DIGITAL (http://repository.iainpekalongan.ac.id)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

AS12.023 BAR k

Penerbit

Pekalongan : Jurusan Syariah- Prodi S-1 Al Ahwal Al Syakhshiyyah- STAIN Pekalongan., 2012

Deskripsi Fisik

xi.;.70 hal.; 21 X 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

AS12.023

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kedudukan : Mahkamah Agung : Peradilan Agama

Info Detail Spesifik

biblio

Pernyataan Tanggungjawab

SITI BAROKAH

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar