SKRIPSI HTN

Parliamentary Threshold Dalam Perolehan Suara Partai Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

---

Permasalahan fragmentasi partai politik dan ketidakstabilan pemerintahan pada sistem multipartai di Indonesia memicu penerapan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Sejak diberlakukan 2,5% pada Pemilu 2009 dan meningkat menjadi 4% pada UU No. 7 Tahun 2017, kebijakan ini bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian agar hanya partai dengan dukungan signifikan yang mendapatkan kursi DPR. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan Ambang Batas Parlemen dalam UU No. 7/2017 dan menelaah pandangannya menurut prinsip Siyasah Dusturiyah dalam tradisi hukum Islam, serta mengevaluasi dampaknya terhadap sistem kepartaian di Indonesia.

---

Ketersediaan

26SK2613027.00

SK HTN 26.027 AHM p

My Library (Lantai 3, R. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 26.027 AHM p

Penerbit

Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025

Deskripsi Fisik

xxii,95 hlm, 24 cm; Bibliografi: 90-95

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

324.6

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Pemilu
Siyasah Dusturiyah
Sistem Kepartaian
Ambang Batas Parlemen
Parliamentary Threshold

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Ahmad Edi Anggoro (1519089)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar