Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018 Ditinjau Dari Perspektif Good Governance | Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018 Ditinjau Dari Perspektif Good Governance

SKRIPSI HTN

Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018 Ditinjau Dari Perspektif Good Governance

Cantika Alda Soraya (1521080) - Nama Orang; Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. - Nama Orang;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 menjadi titik penting dalam perdebatan mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Latar belakang masalah penelitian ini muncul karena adanya pertentangan antara PKPU dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tujuan penelitin ini adalah untuk menganalisis bagaimana pembatasan hak politik mantan narapidana pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, serta menganlisis kebolehan hak politik mantan narapidana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dalam perspektif Good Governance. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan undang-undang.

Ketersediaan

26SK2613016.00 SK HTN 26.016 CAN h My Library (Lantai 3, R. Local Content) Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: SK HTN 26.016 CAN h
Penerbit: Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025
Deskripsi Fisik: xv, 70 hlm, 24 cm; Bibliografi: 64-69
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 323.5
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Korupsi
Hak Politik
Good Governance
Mantan Narapidana
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Cantika Alda Soraya (1521080)

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

E-Theses

Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar