SKRIPSI HTN

Rangkap Jabatan Pejabat Kementerian Keuangan Di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

---

Berdasarkan pada peraturan yang ada, menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Namun, melihat fakta yang terjadi saat ini, menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak dapat mengikat dan memberikan kepastian bagi penyelenggara. Oleh sebab itu rumusan masalah peneliti mencangkup, Bagaimana kontruksi hukum larangan rangkap jabatan berdasarkan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik? dan Bagaimana analisis hukum rangkap jabatan pejabat kementerian keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) relevansinya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?.Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan kontruksi hukum larangan rangkap jabatan berdasarkan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan menjelaskan analisis hukum rangkap jabatan pejabat kementerian keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) relevansinya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

---

Ketersediaan

26SK2613009.00

SK HTN 26.009 SAH r

My Library (Lantai 3, R. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 26.009 SAH r

Penerbit

Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025

Deskripsi Fisik

xvii, 93 hlm, 24 cm; Bibliografi: 86-92

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

320.404

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Pelayanan Publik
BUMN
Kementerian Keuangan
Rangkap Jabatan
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Sahrotun Nisa (1521115)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar