Image of Relevansi Pemberian Hak Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik

SKRIPSI HTN

Relevansi Pemberian Hak Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik

Penelitian ini membahas relevansi kebijakan pemberian hak pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik (good governance). Pemerintah memberikan hak pensiun kepada anggota DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, tanpa mempertimbangkan proporsionalitas masa jabatan dan manfaat pensiun. Studi ini menyoroti ketidakadilan sistem pensiun yang memberikan manfaat seumur hidup kepada anggota DPR yang menjabat satu atau dua periode, sedangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengabdi lebih lama dengan besaran pensiun lebih rendah. Selain itu, beban fiskal pensiun DPR yang terus meningkat akibat pertambahan anggota dan pemberian hak pensiun seumur hidup dapat mengganggu efisiensi anggaran negara serta stabilitas APBN. Praktik penetapan kebijakan pensiun yang melibatkan DPR sebagai legislator dan penerima manfaat juga menimbulkan masalah akuntabilitas dan potensi konflik kepentingan.

Ketersediaan
26SK2613004.00SK HTN 26.004 AZZ rMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 26.004 AZZ r
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xviii, 74 hlm, 24 cm; Bibliografi: 68-73
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
328.598
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Keuangan Negara
Kebijakan
Good Governance
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Hak Pensiun
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar