SKRIPSI HTN

Penegakan Hukum Tentang Perizinan Toko Swalayan Non-Berjejaring Di Kabupaten Pekalongan

---

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap perizinan toko swalayan non-berjejaring di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023. Permasalahan muncul karena masih terdapat toko swalayan non-berjejaring yang beroperasi tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum perizinan, faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaku usaha, serta akibat hukum yang timbul akibat pelanggaran perizinan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap DPMPTSP, Disperindag, Satpol PP, pelaku usaha non-berjejaring, serta masyarakat.

---

Ketersediaan

26SK2613002.00

SK HTN 26.002 AHM p

My Library (Lantai 3, R. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 26.002 AHM p

Penerbit

Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025

Deskripsi Fisik

xx, 115 hlm, 24 cm; Bibliografi: 100-104

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

343.08

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Penegakan Hukum
Perizinan
Toko Swalayan Non-Berjejaring

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Ahmad Amirullah (1521122)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar