Image of Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara: Antara Legislasi Cepat Dan Asas Keterbukaan

SKRIPSI HTN

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara: Antara Legislasi Cepat Dan Asas Keterbukaan

Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara menimbulkan perdebatan publik karena proses legislasi yang dinilai terlalu cepat dan minim partisipasi publik. Undang-undang ini merupakan revisi dari UU No. 39 Tahun 2008 yang sebelumnya mengatur struktur dan jumlah kementerian dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum dalam pembentukan UU tersebut serta mengkaji implikasi yuridis dari tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi bermakna dalam proses legislasi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan prinsip negara hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ketersediaan
26SK2613001.00SK HTN 26.001 FAR pMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 26.001 FAR p
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xxiii, 93 hlm, 24 cm; Bibliografi: 79-92
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
348.01
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Politik Hukum
Pembentukan Undang-undang
Kementerian Negara
Legislasi Cepat
Asas Keterbukaan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar