Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisis Penafsiran Hukum Pada Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn Terkait Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian

SKRIPSI HKI

Analisis Penafsiran Hukum Pada Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn Terkait Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian

Khairunnisa (1121136) - Nama Orang; Ayon Diniyanto, M.H. - Nama Orang;

Skripsi ini membahas mengenai Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memutuskan perkara cerai talak verstek tanpa membebani suami kewajiban nafkah pasca perceraian seperti dalam Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn. Sedangkan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran hakim Pengadilan Agama Kajen mengenai kewajiban pembayaran nafkah pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn. Dan merumuskan penafsiran hukum yang ideal digunakan untuk menjamin prinsip perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang-undang, KHI, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan teknik penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut menggunakan penafsiran sistematis yang cenderung formalistik, sehingga mengabaikan perlindungan substantif bagi istri dan anak. Penafsiran holistik dan progresif idealnya diterapkan untuk memastikan keadilan, termasuk penetapan nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan. Penafsiran yang digunakan hakim dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak rentan, sementara penafsiran holistik dapat menciptakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.


Ketersediaan
25SK2511071.00SK HKI 25.071 KHA aMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HKI 25.071 KHA a
Penerbit
Pekalongan : Progam Studi S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025
Deskripsi Fisik
xvii, 92 hlm., 24 cm; Bibliografi: 71-75
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
346.016
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Perceraian
Penafsiran Hukum
Kewajiban Nafkah
Nafkah Pasca Perceraian
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Khairunnisa (1121136)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik