Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Studi Perbandingan Taukil Wali Antara Hukum Indonesia Dan Malaysia

SKRIPSI HKI

Studi Perbandingan Taukil Wali Antara Hukum Indonesia Dan Malaysia

Latifatun Naila (1121058) - Nama Orang; Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. - Nama Orang;

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan metode kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Sumber data yang berasal dari Peraturan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur mengenai taukil wali nikah. Keduanya memiliki sejumlah persamaan, antara lain dalam hal pengertian taukil wali, urutan wali nikah, syarat-syarat bagi wakil wali, dan alasan diperbolehkannya taukil wali. Dalam pelaksanaannya, taukil wali di kedua negara dilaksanakan secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang serta disaksikan oleh dua orang saksi. Perbedaannya terletak pada istilah taukil wali dan prosedur taukil wali. Kedua, Dalam penerapan sanksi antara Indonesia dan Malaysia yaitu kedua negara ini sama-sama memiliki akibat hukum mengenai taukil wali. Akibat hukum tersebut berupa keabsahan perkawinan yang diragukan, perkawinannya dapat dibatalkan, dapat menyebabkan permasalahan administratif, dan perkawinan tidak dapat dicatatkan. Perbedaanya terdapat pada pemberlakuan sanksi pidana. Di Indonesia tidak terdapat sanksi pidana, sedangkan di Malaysia terdapat saksi pidana berupa denda maksimal seribu ringgit atau kurungan penjara maksimal enam bulan ataupun sekaligus keduanya denda dan kurungan penjara. Kecuali, wilayah Trengganu sanksinya berupa denda setinggi-tingginya lima ribu ringgit atau kurungan penjara paling lama tiga tahun ataupun sekaligus keduanya denda dan kurungan penjara.


Ketersediaan
25SK2511059.00SK HKI 25.059 LAT sMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HKI 25.059 LAT s
Penerbit
Pekalongan : Progam Studi S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025
Deskripsi Fisik
xxiii, 128 hlm., 24 cm; Bibliografi: 104-109
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
2X4.312
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Indonesia
Perbandingan Hukum
Malaysia
Taukil Wali
Wakalah Wali
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Latifatun Naila (1121058)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik