SKRIPSI HKI

Implementasi Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan

---

PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan dampak bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang diajukan oleh perempuan diberikan hak ex officio. Hak ini diberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Agar hakim dapat berfungsi sebagai penjamin keadilan menyeluruh bagi perempuan (total justice), peraturan ini dibuat untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan termasuk melindungi hak-haknya pasca terjadinya perceraian. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hak ex officio hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara perceraian dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak ex officio hakim di Pengadilan Agama Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dari hakim di Pengadilan Agama Pekalongan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder mengambil dari inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, dan sistematisasi bahan hukum.

---

Ketersediaan

25SK2511048.00

SK HKI 25.048 MUH i

My Library (Lantai 3, R. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HKI 25.048 MUH i

Penerbit

Pekalongan : Progam Studi S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025

Deskripsi Fisik

xvi, 75 hlm., 24 cm; Bibliografi: 76-78

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

346.016

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hakim
Perceraian
Hak Ex Officio
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Muhammad Rifki Hanif (1118136)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar