Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

SKRIPSI HTN

Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Nil Falachul Firdaus (1519068) - Nama Orang; Ayon Diniyanto, M.H. - Nama Orang;

Berkaitan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 12/PUU-XXI/2023 terkait dengan persyaratan mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD yang dalam hal ini hakim menggunakan penafsiran sistematis dalam pertimbangan hukumnya, di mana hakim hanya menyelaraskan antar persyaratan saja tanpa menilik lebih lanjut permasalahan tersebut. Hakim seharusnya menggunakan penafsiran sosiologis dalam pertimbangannya yang mana hakim seharusnya mengutamakan nilai-nilai sosial politik dan mengetahui dampak ke masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan penafsiran hukum dan konstruksi hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023. Dengan menganalisis putusan tersebut maka penulis dapat untuk mengetahui penafsiran yang digunakan oleh hakim dan menganalisis apakah penafsiran yang digunakan oleh hakim sudah tepat atau belum Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa hakim menggunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan antar ketentuan seperti menghubungkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, hal ini mengakibatkan persyaratan mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD hanya diselaraskan saja dengan persyaratan calon anggota legislatif lainnya tanpa mempertimbangkan dari sisi sosiologis. Penafsiran sosiologis dapat membantu mengidentifikasi implikasi jangka panjang dari pertimbangan ini terhadap struktur sosial dan politik. Hakim dapat mempertimbangkan perkara dengan memahami dinamika sosial, nilai-nilai demokrasi dan dampak sosial akibat suatu putusan.


Ketersediaan
25SK2513057.00SK HTN 25.057 NIL pMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.057 NIL p
Penerbit
Pekalongan : Progam Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025
Deskripsi Fisik
xiv, 76 hlm., 24 cm; Bibliografi: 77-82
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
324.5
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Penafsiran Hukum
Mahkamah Konstitusi
Mantan Narapidana
Pencalonan
Anggota DPD
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Nil Falachul Firdaus (1519068)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik