Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi Di Kabupaten Tegal

SKRIPSI HTN

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi Di Kabupaten Tegal

Reza Hasyim Bachtiar (1518004) - Nama Orang; Agung Barok Pratama, M.H. - Nama Orang;

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah prostitusi yang terjadi di Kabupaten Tegal, khususnya di Desa Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal hingga diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011. Metode yang digunakan adalah teknik wawancaca dengan pengguna, pelaku, petugas pemberantas praktek prostitusi, masyarakat, dan mucikari praktek prostitusi. Hasil wawancara ditemukan fakta bahwa masalah prostitusi sulit untuk diberantas sampai habis, akan tetapi dapat di minimalisir. Prostitusi sebagai penyakit masyarakat karena berdampal negatif bagi generasi muda maupun menimbulkan keresahan masyarakat. Namun prostitusi menjadi jalan keluar pada sebagian masyarakat yang bermasalah, seperti akibat pemerkosaan, penipuan, himpitan hutang, kebutuhan biologis, keretakan rumah tanggga. Substansi Hukum – Sudah terdapat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur larangan prostitusi secara tegas. Struktur Hukum – Pihak Satpol PP, Dinas Sosial, dan Kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penegakan dan pencegahan prostitusi melalui razia, pembinaan, serta pemberian sanksi. Sarana dan Prasarana – Penegakan hukum sudah didukung dengan sarana yang memadai, seperti kendaraan operasional dan dokumen resmi dalam setiap tindakan razia. Budaya Hukum – Masih terdapat tantangan dalam menghilangkan prostitusi karena faktor ekonomi, sosial, dan minimnya kesadaran hukum dari masyarakat.


Ketersediaan
25SK2513047.00SK HTN 25.047 REZ pMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.047 REZ p
Penerbit
Pekalongan : Progam Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025
Deskripsi Fisik
xii, 66 hlm., 24 cm; Bibliografi: 67-70
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
352.15
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Peraturan Daerah
Penegakan Hukum
Kabupaten Tegal
Praktik Prostitusi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Reza Hasyim Bachtiar (1518004)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik