Image of Penegakan Hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

SKRIPSI HTN

Penegakan Hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Reformasi birokrasi di Indonesia mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, salah satunya melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dan penegakan hukum SAKIP di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023, serta mengidentifikasi akibat hukum dari pelaksanaannya yang belum sepenuhnya akuntabel. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam penguatan akuntabilitas publik dan secara praktis menjadi masukan perbaikan bagi tata kelola kinerja pemerintahan daerah.

Ketersediaan
25SK2513046.00SK HTN 25.046 USW pMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.046 USW p
Penerbit
Pekalongan : Progam Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xix, 94 hlm,.24 cm;Bibliografi:75-80
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
352.15
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Sistem
Penegakan Hukum
Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar