SKRIPSI HTN

Tinjauan Hukum Kedudukan Pejabat Badan Usaha Milik Negara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

---

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh pemerintah. Badan usaha yang minimal sebagian besar modalnya dimiliki negara secara langsung atau negara memiliki hak istimewa di dalamnya. BerdasarkanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.Pengecualian pejabat BUMN sebagai bukan penyelenggara negara tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal tersebut tercantum dalam pasal 2, menyebutkan tentang kategori-kategori pejabat yang termasuk dalam ruang lingkup Penyelenggara Negara meliputi Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Dengan demikian penelitian ini akan fokus terhadap Pejabat BUMN termasuk penyelenggara negara atau bukan. Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data normatif diperoleh menggunakan penelitian dokumen berupa undang-undang, peraturan dan kasus-kasus hukum yang relevan serta penelusuran hukum yang mengaitkan karakteristik sumber hukum dengan tinjauan hukum kedudukan pejabat BUMN sebagai bukan penyelenggara negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Berdasarkan analisis pergeseran status hukum BUMN dari UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, terlihat adanya konflik norma mengenai kedudukan pejabat BUMN. Meskipun UndangUndang Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan prinsip kekayaan negara yang dipisahkan dan menggeser BUMN ke ranah korporasi murni dengan mekanisme pengawasan berbasis akuntan publik, pejabat BUMN tetap dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara berdasarkan teori kewenangan atribusi. Akibat hukum dari penetapan pejabat BUMN sebagai bukan penyelenggara negara dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 merupakan langkah modernisasi yang berupaya meningkatkan fleksibilitas dan profesionalisme, namun berpotensi melemahkan akuntabilitas dan transparansi publik dengan mengurangi pengawasan langsung oleh lembaga negara seperti KPK dan BPK.

---

Ketersediaan

25SK2513080.00

SK HTN 25.080 ITA t

My Library (Lantai 3, R. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 25.080 ITA t

Penerbit

Pekalongan : Progam Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025

Deskripsi Fisik

xvi, 55 hlm,.24 cm;Bibliografi: 56-62

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

352.209

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tinjauan Hukum
Badan Usaha Milik Negara
Pejabat BUMN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Ita Nur Lismawati (1521082)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar