SKRIPSI HTN

Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Di Kota Pekalongan Prespektif Fiqh As-Siyasah

---

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran pemilu kerap terjadi dan berpotensi mencederai asas keadilan serta kejujuran dalam proses demokrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta penindakan atas pelanggaran pemilu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dan faktor apa saja yang menghambat Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di Kota Pekalongan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum tata negara dan hukum Islam serta memberikan manfaat praktis bagi lembaga pengawas pemilu dalam meningkatkan kinerjanya.

---

Ketersediaan

25SK2513073.00

SK HTN 25.073 NOK a

My Library (Lantai 3, R. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK HTN 25.073 NOK a

Penerbit

Pekalongan : Progam Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025

Deskripsi Fisik

xviii, 67 hlm., 24 cm; Bibliografi: 68-73

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

324.66

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Bawaslu
Kewenangan
Pelanggaran Pemilu
Fiqh As-Siyasah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Nok Ilmawati (1521030)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar