Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Batang Pada Pemilu 2024

SKRIPSI HTN

Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Batang Pada Pemilu 2024

Mohamad Altaf (1521090) - Nama Orang; Yunas Derta Luluardi, M.A. - Nama Orang;

Penegakan hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye merupakan bagian dari kampanye pemilihan umum yang diatur di berbagai regulasi di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran termasuk dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Batang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum alat peraga kampanye serta mengidentifikasi faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang merujuk pada pemahaman mendalam tentang fenomena. Sumber data utama berasal dari wawancara dengan pihak Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Batang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari berbagai literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian ini adalah 1.) Bawaslu Kabupaten Batang sebagai pengawas pemilu sudah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum 2.) Terdapat faktor hingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran seperti peraturan dan penegakan hukumnya yang kurang tegas, serta budaya masyarakat yang masih tidak peduli dalam menjaga lingkungan dan keindahan ataupun tidak mau tau terhadap peraturan yang sudah ada.


Ketersediaan
25SK2513070.00SK HTN 25.070 MOH pMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.070 MOH p
Penerbit
Pekalongan : Progam Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025
Deskripsi Fisik
xxv, 74 hlm., 24 cm; Bibliografi: 75-78
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
324.9
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pemilu
Penegakan Hukum
Alat Peraga Kampanye
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Mohamad Altaf (1521090)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik