SKRIPSI HTN
Politik Hukum Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana politik hukum dan akibat politik hukum pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pembangunan daerah Kota Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini difokuskan pada peraturan daerah, peran Pemerintah Daerah , serta pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan dalam pembangunan daerah telah melaksanakan beberapa upaya menurunkan TPT di Kota Pekalongan dan mitigasi struktural untuk mengurangi luas genangan banjir rob di antaranya melalui pembangunan tanggul sungai dan pantai, pembangunan dan pemeliharaan stasiun pompa, peninggian maupun perbaikan jalan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan. Namun, Program pembangunan infrastrukur pengendalian banjir rob di Kota Pekalongan dinilai kurang berhasil melihat kenyataan yang terjadi dilapangan masih terjadinya banjir di kota Pekalongan pada tahun 2016-2021 (belum adanya penurunan banjir secara signifikan dan tidak sesuai dengan target RPJMD kota Pekalongan tahun 2016-2021) sehingga tidak tercapainya xvi kesehjateraan masyarakat dan berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat Pekalongan. Kata kunci : Politik Hukum, Pembangunan Daerah, RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
| 25SK2513069.00 | SK HTN 25.069 PUT p | My Library (Lantai 3, R. Local Content) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain