Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Politik Hukum Penambahan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

SKRIPSI HTN

Politik Hukum Penambahan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Muhammad Firdaus Rosyadi (1521006) - Nama Orang; Ayon Diniyanto, M.H. - Nama Orang;

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana politik hukum penambahan dana desa dalam perubahan kedua undang-undang desa nomor 3 Tahun 2024. Fokus penelitian ini adalah membahas politik hukum penambahan dana desa, mekanismenya serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penambahan dana desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui politik hukum undang-undang desa dan akibat hukum dari penambahan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal (normatif) atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, produk hukum serta beberapa doktrin yang berasal dari pengembangan ilmu hukum, penelitian ini menggabungkan berbagai teori, gagasan, dan prinsip hukum. Hasil penelitian ini menunjukan ada penambahan dana yang diambil dari dana transfer daerah (on top) secara bertahap yang bersumber dari APBN. Dalam ayat 4 pasal 72 menjelaskan “Paling sedikit 10%” dan ayat 2 “mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan dan dapat ditingkatkan sesuai kemampuan negara” dengan arti lain ada penambahan namun tidak semua desa mendapatkannya, hanya desa yang tertinggal dan pembayaran penghasilan tetap yang dibayarkan melalui rekening desa. Dalam penegakan hukumnya desa sudah diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah daerah dan masyarakat desa. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penambahan dana desa yaitu seperti: peningkatan sumber daya keuangan, pengelolaan keuangan yang lebih baik, tanggung jawab hukum yang lebih ketat, masifnya pembangunan desa, peningkatan otonomi desa serta peningkatan partisipasi masyarakat desa.


Ketersediaan
25SK2513041.00SK HTN 25.041 MUH pMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.041 MUH p
Penerbit
Pekalongan : Progam Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025
Deskripsi Fisik
xx, 115 hlm., 24 cm; Bibliografi: 110-115
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
352. 17
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Undang-undang
Politik Hukum
Desa
Dana Desa
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Muhammad Firdaus Rosyadi (1521006)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik