Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Konfigurasi Politik Dan Karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

SKRIPSI HTN

Konfigurasi Politik Dan Karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

M. Rofiul Himam (1520078) - Nama Orang; Ayon Diniyanto, M.H. - Nama Orang;

Penelitian ini mengkaji konfigurasi politik dan karakter produk hukum dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Fokus penelitian terletak pada bagaimana dinamika kekuasaan dan arah politik memengaruhi substansi regulasi pertambangan, serta akibat hukumnya terhadap tata kelola sumber daya alam dan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik pada saat pengesahan Undang Undang Minerba cenderung otoriter, yang ditandai oleh dominasi eksekutif dalam proses legislasi, minimnya partisipasi publik, serta sentralisasi kewenangan yang mengabaikan prinsip desentralisasi. Hal ini menghasilkan karakter produk hukum yang ortodoks dan elitis, dengan ciri pembentukan yang sentralistik, substansi hukum yang positivistik-instrumentalis, serta norma-norma yang multitafsir. Akibat hukum dari hal ini adalah melemahnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan, terbatasnya ruang demokrasi hukum, serta meningkatnya potensi konflik agraria dan lingkungan di daerah. Penelitian ini merekomendasikan revisi Undang Undang Minerba dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan responsif, serta peneguhan kembali prinsip keadilan ekologis dan desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.


Ketersediaan
25SK2513036.00SK HTN 25.036 HIM kMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.036 HIM k
Penerbit
Pekalongan : Progam Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025
Deskripsi Fisik
xi, 81 hlm., 24 cm; Bibliografi: 78-80
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
343.092
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Desentralisasi
ortodoks
Produk Hukum
Otoriter
Konfigurasi Politik
Minerba
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
M. Rofiul Himam (2025152 0078)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik