SKRIPSI HTN
Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penyediaan Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kajen-Kalibening
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dalam penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum serta menawarkan solusi berbasis prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan gabungan antara studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan observasi langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan, masyarakat di Kecamatan Paninggaran, serta pelaku usaha lokal, dan dokumentasi. Data primer dikombinasikan dengan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan literatur akademik. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara regulasi dan realisasi pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah provinsi. Minimnya koordinasi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi publik memperparah kondisi infrastruktur penerangan jalan umum. Akibatnya, hak masyarakat atas rasa aman terabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penegasan kewenangan dalam regulasi teknis, skema pembiayaan alternatif, pelibatan masyarakat, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam kebijakan pelayanan publik.
| 25SK2513035.00 | SK HTN 25.035 DIA k | My Library (Lantai 3, R. Local Content) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain