Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Mekanisme Pembentukan Mahkamah Partai Politik Yang Demokratis (Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)

SKRIPSI HTN

Mekanisme Pembentukan Mahkamah Partai Politik Yang Demokratis (Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)

Arwani (1518090) - Nama Orang; Yunas Derta Luluardi, M.A. - Nama Orang;

Skripsi ini dilatar belakangi permasalahan dimana konflik internal dalam partai politik Indonesia diselesaikan melalui sistem pengadilan partai. Namun, kewenangan pengadilan partai terbatas pada masalah yang terkait dengan manajemen partai. Jika perselisihan melampaui ranah ini, partai dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi seperti Pengadilan Negeri dan pada akhirnya Mahkamah Agung. Proses dual-track ini menunjukkan pengaruh yang relatif terbatas dari pengadilan partai dalam menangani perselisihan dalam partai politik. Secara praktis, penggunaan pengadilan partai untuk menyelesaikan konflik dalam partai politik seringkali berfungsi lebih sebagai persyaratan prosedural daripada mencapai penyelesaian substansial. Prosedur yang berkepanjangan ini dapat menyebabkan ambiguitas hukum, terutama bagi anggota partai yang menjabat di legislatif secara bersamaan. Dengan menggunakan metodologi penelitian normatif yuridis studi ini mengkaji peran mahkamah partai dalam kerangka hukum Indonesia dan mendorong restrukturisasi mekanisme penyelesaian sengketa dalam partai politik. Secara khusus, studi ini mengusulkan peningkatan status pengadilan partai menjadi entitas yudisial independen dalam sistem pengadilan yang lebih luas. Reorganisasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses penyelesaian sengketa dan memberikan kejelasan hukum yang lebih besar bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Skripsi ini menganalisis kelemahan dalam pembentukan dan fungsi mahkamah partai, mengidentifikasi kekosongan hukum, serta merekomendasikan reformasi untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih demokratis dan efektif.


Ketersediaan
25SK2513034.00SK HTN 25.034 ARW mMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.034 ARW m
Penerbit
Pekalongan : Progam Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025
Deskripsi Fisik
xi, 55 hlm., 24 cm; Bibliografi: 52-54
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
324.2
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
partai politik
Perselisihan
Demokratis
Mahkamah Partai Politik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Arwani (1518090)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik