Image of Disharmonisasi Putusan PTUN Mengenai PKPU Nomor 3 Tahun 2024

SKRIPSI HTN

Disharmonisasi Putusan PTUN Mengenai PKPU Nomor 3 Tahun 2024

Penelitian ini membahas analisis atas PKPU Nomor 3 Tahun 2024 terkait dengan kontestasi Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat, khususnya dalam kasus keterlibatan Irman Gusman sebagai calon anggota DPD. Kasus pencoretan Irman Gusman dari DCT Pemilu DPD 2024 menunjukkan konflik antara putusan PTUN yang memerintahkannya kembali masuk daftar calon. Kasus ini mencerminkan persoalan serius dalam penegakan hukum pemilu dan tantangan terhadap integritas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum terkait, seperti teori Critical Legal Studies dan etika politik. Hasil penelitian menunjukkan Sengketa antara KPU dan Irman Gusman dalam pencalonan DPD mencerminkan perbedaan penafsiran terhadap masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana serta pelaksanaan prosedur perubahan status calon. KPU mencoret Irman dari Daftar Calon Tetap (DCT) dengan alasan masa jedanya belum terpenuhi hingga 26 September 2024, sesuai dengan PKPU dan Putusan MA, sementara Irman berpendapat bahwa ia telah menyelesaikan pidana sejak 2019 dan aturan tersebut tidak dapat diterapkan secara surut. Selain itu, Irman menilai KPU melanggar prosedur karena tidak melakukan klarifikasi sebelum mengubah statusnya dari "Memenuhi Syarat" menjadi "Tidak Memenuhi Syarat". Kasus ini menunjukkan bagaimana KPU menekankan kepastian hukum tetapi mengabaikan aspek kemanfaatan dan keadilan, sebagaimana dianalisis melalui teori Gustav Radbruch. Ketidakpatuhan terhadap prosedur dan penerapan aturan baru secara surut dinilai merugikan hak politik Irman serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemilu.

Ketersediaan
25SK2513032.00SK HTN 25.032 ISA dMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.032 ISA d
Penerbit
Pekalongan : Progam Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xiv, 58 hlm., 24 cm; Bibliografi: 55-58
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
342.07
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Demokrasi
pkpu
Kepastian Hukum
Disharmonisasi
Putusan PTUN
Pemilu DPD
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar