Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Universitas Islam Negeri

  • Beranda
  • Masuk
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisis Yuridis Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pemalang (Studi Kasus di Desa Susukan , Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang)

SKRIPSI HTN

Analisis Yuridis Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pemalang (Studi Kasus di Desa Susukan , Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang)

Maryam Maisah (1521146) - Nama Orang; Yunas Derta Luluardi, M.A. - Nama Orang;

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum PSU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan menelaah penegakan hukum yang terjadi di lapangan terhadap kasus PSU tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Panwascam dan KPPS di TPS 12, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur akademik. Teori konstruksi hukum digunakan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum tentang PSU dipahami dan diterapkan oleh penyelenggara pemilu. Sementara itu, teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan PSU berdasarkan lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan mengenai PSU telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 25 Tahun 2023, serta Peraturan Bawaslu. Namun, dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan norma yang berlaku, khususnya terkait pemberian hak suara kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat administratif. Kesalahan ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman teknis dari KPPS serta kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam bimbingan teknis. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pelatihan dan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara pemilu untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang sama pada pemilu berikutnya.


Ketersediaan
25SK2513028.00SK HTN 25.028 MAR aMy Library (Lantai 3, R. Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK HTN 25.028 MAR a
Penerbit
Pekalongan : Program Studi S-1 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025
Deskripsi Fisik
xxiii, 100 hlm., 24 cm; Bibliografi: 86-88
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
324.65
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
pemilihan umum
Analisis Yuridis
Pemungutan Suara Ulang
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Maryam Maisah (1521146)
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • E-Theses
Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik