TESIS HKI

Implikasi Hukum Pasca Terbitnya Permendagri 108 Tahun 2019 Di Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah Najmuddīn Aṭ-Ṭūfi Dan Teori Hukum Lawrence M. Friedman

---

Sebagian kalangan telah dikagetkan dengan diterbitkannya Kartu Keluarga yang di status perkawinan tertulis “Kawin Belum Tercatat”. Munculnya istilah baru tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 TahunL 2019 dimana dalam peraturan ini ada pasal yang mengatur penerbitan kartu keluarga bagi pasangan yang pernikahannya tidak/belum dicatatkan secara resmi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan dan bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap status perkawinan. Penelitian kulitatif ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data melalui: wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan Permendagri 108/2019 memberikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan dalam menerbitkan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat. Regulasi ini bertujuan untuk mengakomodasi realitas sosial, terutama bagi masyarakat yang telah menikah secara agama tetapi belum mencatatkan pernikahannya. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kendala. Dalam perspektif maslahah Najmuddīn Aṭ-Ṭūfi, kebijakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat yang kesulitan mencatatkan pernikahannya secara hukum negara, sehingga mereka tetap memiliki akses terhadap administrasi kependudukan. Namun, potensi mudharat juga muncul, terutama terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan status ini. Menurut teori Hukum Lawrence M. Friedman dapat disimpulkan, Struktur Hukum: Disdukcapil Kabupaten Pekalongan telah menerapkan regulasi ini, tetapi masih belum maksimal. Substansi Hukum: Kebijakan ini telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi pencatatan status kawin belum tercatat, tetapi masih membutuhkan penyesuaian dengan regulasi lain agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum keluarga di Indonesia. Budaya Hukum: Respons masyarakat terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian masyarakat menerima dengan baik karena memberikan solusi bagi administrasi kependudukan, sementara sebagian lainnya mengkhawatirkan dampaknya terhadap ketertiban hukum perkawinan.

---

Ketersediaan

25TS2551018.00

TS P.HKI 25.018 TEG i

My Library (Lantai 3, R. Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

TS P.HKI 25.018 TEG i

Penerbit

Pekalongan : Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2025

Deskripsi Fisik

xxiv, 144 hlm., 24 cm; Bibliografi: 145-153

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

2X4.31

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kartu Keluarga
Status Perkawinan
Implikasi Hukum
Permendagri 108 Tahun 2019
Maslahah Najmuddīn Aṭ-Ṭūfi
Perkawinan Tercatat

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Teguh Purnomo (5121012)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar